KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di masa Pj Gubernur Andap Budhi Revianto sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan selama memimpin selama 1,5 tahun.
Dibeberkan, beberapa program tersebut yakni penanganan/pengendalian Inflasi, penanganan kemiskinan Ekstrem, penanganan prevalensi stunting, penguatan belanja APBD difokuskan pada produk dalam negeri (TKDN).
Kemudian, memaksimalkan potensi daerah, penguatan penyelenggara pemilu dan pilkada 2024, penguatan ketahanan pangan dan alokasi anggaran untuk bantuan sosial seperti antisipasi kekeringan kkstrem sebagai dampak El Nino.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara sudah diarahkan Penjabat Gubernur untuk mengalihkan anggaran ke dalam program yang menyentuh langsung masyarakat terutama dalam menghadapi dampak ekstrem dari E-Nino.
Program Pemprov juga merupakan progam yang diarahkan dari Pemerintah Pusat sejak Awal Februari dengan adanya El Nino yang diprediksi puncaknya terjadi di Bulan Agustus –September, namun efek dan dampaknya bisa dirasakan hingga bulan-bulan berikutnya.
Disebutkan, dampak El Nino yang mulai dirasakan di banyak daerah seperti ancaman kekeringan air, gangguan musim tanam, banyaknya penyakit dan hama tanaman.
Serta, penurunan kualitas tanaman sehingga berdampak pada ketidastabilan jumlah produksi hasil pertanian, harga produk pertanian yang terkadang sulit diprediksi sehingga bisa saja berimbas pada tingkat Inflasi di tingkat daerah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dr Ir H Pahri Yamsul MSi mengatakan dinas yang dipimpinnya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis terutama pada dua program Pj Gubernur yaitu penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan.
Dikatakan, langkah yang dimaksudkan dan diyakini akan langsung dirasakan dampaknya masyarakat yang pertama adalah program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
“Kewenangan Pemprov terhadap sistem jaringan irigasi yaitu 12 daerah irigasi yang terdapat pada 4 Kabupaten (Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Muna Barat) serta 1 Kota (Bau-bau),” ujar Pahri Yamsul.
Pahri Yamsul mengatakan data yang diperoleh dari pengamat irigasi di tingkat kecamatan, tercatat 5.519 KK masyarakat miskin dan 959 KK diantaranya termasuk dalam Kategori Miskin Ekstrem yang tersebar pada 45 desa/kelurahan yang melintasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab utama kemiskinan ekstrem dari data tersebut, ditenggarai karena anggota keluarga tersebut tidak terserap dalam dunia kerja sehingga berdampak langsung pada penghasilan keluarga.
“Program yang akan dilakukan adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan pendekatan padat karya sehingga akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Bahkan prediksi kami, setiap tahun daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami bisa membutuhkan hingga 2.600 orang pekerja,” kata Pahri Yamsul.
“dengan jumlah tenaga kerja sebanyak itu yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem jaringan irigasi, tentu saja diharapkan mampu meningkatkan penghasilan anggota keluarga sehingga sehingga berimbas pada menurunnya jumlah KK yang berkategori miskin,” tambanya.
Lanjut Pahri Yamsul, program kedua yang menjadi tujuan utama adalah penguatan ketahanan pangan, tentu sudah sangat dipahami keterkaitan antara sistem irigasi yang baik dengan pangan.
Dimana sistem irigasi yang baik akan mampu memberi dampak signifikan pada distribusi air ke sawah dan mempengaruhi produktifitas tanaman pertanian khususnya padi.
“Kami mengusulkan anggaran dalam APBD 2024 sebesar 65,1 Milyar Rupiah untuk melaksanakan kedua program tersebut yakni dalam bentuk rehabilitasi jaringan irigasi dan kegiatan padat karya untuk menjaga kondisi jaringan irigasi yang sudah dalam keadaan baik dan sedang, ” ungkapnya.
“Saat ini panjang saluran jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi adalah 143,96 KM, dimana jaringan irigasi dalam kondisi jelek atau rusak berat adalah sebesar 15,65 %. Untuk luasan daerah irigasi terdiri atas Luas Baku 12.687 Ha, Luas Potensial 11.920 Ha dan Luas Fungsional 8.098 Ha, ” bebernya.
“Program-progam yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga fokus dalam menjaga Sistem Jaringan Irigasi sehingga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan dan pada akhirnya mampu berkontribusi dalam mengendalikan angka inflasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, tutup Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra,” pungkasnya.
Laporan: Rahmat R.
