KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bergerak cepat merespons bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan eks PT Sampewali, Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, pada Jumat (12/9/2025).
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka langsung memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sultra. Rapat tersebut dihadiri Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, Danlanal Kendari, Lanud Halu Oleo, serta Kepala BPN Sultra. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya meredam gejolak sosial dan memperkuat sinergi lintas sektor menjaga stabilitas daerah.
“Hari ini kami laksanakan rapat Forkopimda sebagai bentuk respons terhadap gejala sosial yang muncul, khususnya konflik pertanahan. Seluruh pimpinan hadir lengkap agar setiap persoalan bisa ditangani dari sisi hukum, keamanan, maupun regulasi,” kata Gubernur Andi.
Kepala BPN Sultra, Rahmat, menjelaskan kawasan eks PT Sampewali tercatat sebagai Area Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 24.000 hektare. Status lahan tersebut masih berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan aparat kepolisian bersama TNI telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi. “Kami turunkan satu kompi Brimob, 55 personel Polres, satu peleton Yonif 725, dan 21 personel Koramil. Kami hadir untuk menjamin rasa aman masyarakat. Semua pihak diminta menahan diri, dan pelaku akan diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Rapat Forkopimda menghasilkan komitmen bersama untuk mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan status lahan serta memperkuat pencegahan konflik sosial di masa mendatang.
Menutup pertemuan, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi isu yang dapat mengganggu kedamaian wilayah.
Laporan: Rul R
