Soal Pemotongan Perjalanan Dinas Biro Pemerintahan, Karo: itu Berita Bohong

KENDARI, LINKSULTRA.COM – Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muliadi membantah tudingan jika dirinya telah melakukan pemotongan uang perjalanan dinas staf atau pegawai di biro yang dipimpinnya itu.

untuk membersihkan nama baiknya, ia melakukan rapat dengan seluruh staf. Selanjutnya, dalam rapat itu ia memastikan terkait isu pemotongan uang perjalanan dinas, yang dia rasa tidak pernah meminta ataupun memerintahkan seseorang untuk melakukan pungutan, terkecuali yang telah disepakati bersama.

Dia menjelaskan, hasil rapat menunjukkan tidak satupun staf yang mengaku bila ada pemotongan uang perjalanan dinas hingga 50 persen. Bahkan, dalam rapat itu, seluruh staf membuat surat pernyataan, bahwa selama tidak ada pemotongan uang perjalanan dinas.

“Saya sudah kumpulkan, dan menanyakan dimana saya pernah meminta uang perjalanan dinas staf saya, dan yang utama ada tidak bukti fisik uang yang staf saya berikan ke saya. Dan saat rapat, tidak ada yang mau mengaku, artinya apa, kalau memang itu benar,” ujar dia, Jumat (10/11/2023).

Sehingga ia kembali membantah bahwa sepeser pun ia tidak pernah mengambil hak stafnya, apalagi berkaitan harus sampai memotong uang perjalanan dinas bawahannya. Terlebih lagi, informasi pemotongan uang perjalanan dinas 50 persen, itu sama sekali tidak pernah dilakukannya.

“Bahwa terkait hal yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya, dan sepercenpun uang perjalanan staf tidak pernah saya meminta jika uang meraka cair. Ini fitnah dan tiak berdasar,” katanya.

Walupun lanjut dia, ada beberapa momen dimana dirinya sebagai pimpinan menganisiasi ketika ada kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan mengumpulkan seluruh staf untuk secara bersama-sama bergotong royong menuntaskan.

Misalnya, hewan qurban yang dibagikan ke staf dan masyarakat, kemudian kegiatan bakti sosial (Baksos) berupa penghijauan di Jalan Toronipa yang memang tidak dianggarkan pemerintah, dan semua bersepakat dan tidak berkeberatan untuk membantu.

“Kami selalu melakukan rapat untuk mendengarkan kehendak staf dan persetujuan staf dan tidak ada unsur paksaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, berkaitan tuduhan tersebut, dirinya benar-benar merasa dirugikan dari sisi nama baik dan psikologis keluarga, yang mana hal tersebut tidak jelas kebenarannya.

Adapun pernyataan staf Biro Pembangunan adalah;

Pada hari ini jumat tanggal 10 November 2023 bertempat di ruang rapat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sultra telah di adakan rapat staf dan pimpinan. Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan media online detiksultra.com (https://detiksutra.com) pada tanggal 8 November 2023 yang berjudul “Karo Pemerintahan Setda Sultra dituding Sunat Perjalanan Dinas Staf-nya Hingga 50 Persen” dengan ini kami atas nama seluruh Staf Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sultra mengklarifikasi dan menyatakan sikap yang sebenar-benarnya atas hal-hal sebagai berikut:

Bahwa informasi yang dituduhkan kepada Karo Pemerintahan terkait tudingan pemotongan perjalanan dinas kepada staf hingga 50% adalah informasi yang tidak benar dan mengarah kepada fitnah yang tidak berdasar;

Bahwa informasi yang dituduhkan kepada Karo Pemerintahan terkait adanya ancaman kepada staf biro pemerintahan akan dipindahtugaskan jika tidak memberikan setoran dari hasil perjalanan dinas adalah informasi yang tidak benar dan mengarah kepada fitnah yang tidak berdasar;

Bahwa terkait hal-hal yang menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan yang diterapkan oleh Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka menyukseskan kegiatan pemerintahan adalah diawali musyawarah bersama antara Pimpinan dan Staf di lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara yang hasilnya telah disetujui bersama dan tidak ada unsur paksaan;

Meminta kepada media yang telah mempublikasi berita tersebut agar mengklarifikasi kembali terkait pemberitaannya demi pemulihan nama baik Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bersama Keluarga, baik secara kedinasan maupun secara pribadi.

Demikian klarifikasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

 

Laporan: Rul R. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *