JAKARTA, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi, Inovasi, dan Tantangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang diselenggarakan Bank Indonesia Pusat, Pemprov Sultra dipercaya menjadi narasumber mewakili pemerintah provinsi se-Indonesia.
FGD ini menghadirkan tiga perwakilan daerah berdasarkan rekam jejak capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) tahun 2025, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tingkat provinsi, Kabupaten Deli Serdang untuk tingkat kabupaten, dan Kota Yogyakarta untuk tingkat kota.
Pemilihan Sultra sebagai narasumber tidak terlepas dari lonjakan signifikan kinerjanya dalam I-ETPD. Tahun ini, Sultra berhasil naik peringkat dari posisi 27 menjadi 16 besar nasional. Capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan positif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 17,55% dengan nilai total mencapai Rp128 miliar.
Meski demikian, dua komponen pajak lainnya, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mengalami penurunan akibat kebijakan opsen pajak yang mengalihkan sebagian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Bank Indonesia.
“Alhamdulillah, P2DD Provinsi Sultra terpilih sebagai perwakilan provinsi dalam FGD Nasional yang diselenggarakan oleh BI Pusat. Ini adalah bukti nyata kerja keras seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Bapenda Sultra dalam mendorong transformasi digital di bidang pendapatan daerah,” ujarnya.
Mujahidin menambahkan, capaian ini sejalan dengan arahan Gubernur Sultra untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa elektronifikasi transaksi bukan sekadar tuntutan teknologi, tetapi juga wujud pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Dengan sistem ini, masyarakat akan lebih mudah dalam membayar pajak dan retribusi tanpa harus terbebani proses manual,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat capaian tersebut.
“Transformasi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bapenda. Kami berterima kasih atas dukungan semua OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Indonesia yang terus mendampingi. Tanpa sinergi, mustahil kita bisa naik peringkat signifikan dalam I-ETPD,” tutur Mujahidin.
Menurutnya, keikutsertaan Sultra dalam forum nasional ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap capaian ini tidak berhenti di sini. Sultra harus terus melaju, menjadi inspirasi, dan membuktikan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan penerimaan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Partisipasi Sultra dalam forum strategis ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong elektronifikasi transaksi daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pendapatan berbasis digital.
Laporan: Rul R.
