KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Fokus ini dinilai sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Luas Tambah Tanam (LTT) di seluruh kabupaten dan kota. Hingga Agustus 2025, realisasi LTT padi di Sultra tercatat 143.423,72 hektare, masih di bawah target Kementerian Pertanian yang menetapkan angka 213.966 hektare pada tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Prof. Muhammad Taufik, menjelaskan Pemprov Sultra menggandeng TNI dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengejar kekurangan tersebut.
“Setiap kabupaten dan kota memiliki target tanam bulanan agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidakseimbangan antara jadwal tanam dan panen,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, bila target LTT sebesar 213.966 hektare tercapai, Sultra diproyeksikan mampu menghasilkan 683.752 ton gabah kering giling (GKG) per tahun, dengan produksi beras sekitar 392.639 ton. Capaian ini akan memberi kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan di daerah maupun nasional.
Adapun capaian LTT hingga Agustus 2025 tersebar di berbagai daerah. Kabupaten Konawe tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan 43.437,39 hektare, disusul Kolaka Timur 32.902,15 hektare, dan Konawe Selatan 26.653,66 hektare. Selanjutnya, Bombana 18.024,2 hektare, Kolaka 11.642,02 hektare, Muna 547,5 hektare, Buton 1.152,4 hektare, Wakatobi 4,8 hektare, Kolaka Utara 1.012,2 hektare, Buton Utara 406,8 hektare, Konawe Utara 2.668,5 hektare, serta Muna Barat 1.583 hektare.
Realisasi juga tercatat di Konawe Kepulauan 402 hektare, Buton Tengah 2 hektare, Buton Selatan 10 hektare, Kota Kendari 563,1 hektare, dan Kota Baubau 2.412 hektare.
ASR menegaskan, program ketahanan pangan ini bukan sekadar menjaga produksi beras, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani Sultra.
“Kami ingin Sultra menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Dengan perencanaan matang, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat, target LTT bisa tercapai sesuai RPJMD 2025–2029,” ucapnya.
Senada, Wagub Hugua menambahkan bahwa pembangunan ketahanan pangan juga selaras dengan misi pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian berbasis potensi lokal.
“Pertanian dalam arti luas adalah penopang utama ekonomi rakyat Sultra. Jika sektor ini tumbuh kuat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” katanya.
Melalui program prioritas RPJMD, Pemprov Sultra menargetkan pemerataan pembangunan pertanian, penyediaan benih dan pupuk, serta pembinaan petani agar produktivitas lebih maksimal.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan global,” pungkas Prof. Taufik.
Laporan: Rul R.
