Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari , 7 Maret 2026
KENDARI, LINKSULTRA.COM – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fondasi penting bagi kemandirian pemerintah daerah. Tanpa PAD yang kuat, daerah akan terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Kabupaten Konawe, upaya meningkatkan PAD menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata, Konawe sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD. Namun hingga saat ini, kontribusi PAD terhadap APBD masih belum sebanding dengan potensi ekonomi yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lemahnya basis data pajak daerah, pengelolaan aset yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah juga masih perlu diperkuat. Tanpa tata kelola yang transparan dan sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan daerah masih sangat mungkin terjadi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah optimalisasi sumber PAD yang telah ada. Pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak berbasis digital serta menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara daring atau e-PAD. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, pengawasan terhadap penerimaan daerah juga akan lebih efektif.
Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak mampu meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan. Digitalisasi juga membantu menutup celah kebocoran serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, diversifikasi sumber PAD juga menjadi langkah penting. Pemerintah daerah dapat melakukan revitalisasi badan usaha milik daerah (BUMD) berbasis potensi lokal, seperti sektor pangan, perdagangan hasil pertanian, hingga pengelolaan energi. Aset daerah yang selama ini belum produktif juga perlu dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
Di sisi lain, penguatan sektor unggulan lokal juga harus menjadi prioritas. Konawe memiliki potensi besar di bidang pertanian dan pertambangan. Namun nilai tambah dari sektor-sektor tersebut masih banyak yang keluar dari daerah. Oleh karena itu, hilirisasi produk pertanian maupun sumber daya tambang perlu didorong agar manfaat ekonominya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
Pengembangan agrowisata desa serta wisata berbasis pertanian juga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan baru. Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata lokal dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pajak dan retribusi daerah.
Upaya peningkatan PAD juga tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola keuangan daerah. Audit rutin terhadap penerimaan daerah, penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengelolaan keuangan merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di samping itu, kolaborasi dengan dunia usaha juga perlu diperkuat. Perusahaan yang beroperasi di Konawe, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui forum CSR daerah, perusahaan dapat membantu pembangunan infrastruktur publik seperti pasar rakyat, jalan usaha tani, hingga fasilitas pendukung UMKM.
Promosi investasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Penyederhanaan proses perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan digitalisasi perizinan akan memberikan kepastian bagi investor. Dengan iklim investasi yang lebih kondusif, pertumbuhan usaha baru akan membuka peluang peningkatan pajak daerah.
Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Pajak pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan edukasi publik secara konsisten serta menunjukkan secara transparan bagaimana dana pajak digunakan untuk pembangunan.
Pada akhirnya, peningkatan PAD bukan hanya soal menambah angka penerimaan daerah, tetapi juga tentang membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal.
Jika langkah-langkah tersebut dapat dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin Kabupaten Konawe mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya secara signifikan dan menjadi daerah yang mandiri serta berdaya saing di masa depan.
