KENDARI, LINKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus membahas kemudahan investasi dan peningkatan kualitas layanan pariwisata di Kabupaten Konawe.
Rombongan Disparekraf Konawe dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran, Rapiana, bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Mukmin Doa. Mereka diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli Tombili dan Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Dispar Sultra, Amari Amrin, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sultra, Kendari, Jumat 07 November 2025.
Kunjungan tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi fokus bersama, antara lain perizinan usaha pariwisata berisiko menengah hingga tinggi, sosialisasi penerapan standar industri pariwisata, dan pengembangan kawasan destinasi unggulan di Konawe.
Menurut Rapiana, kunjungan ini merupakan bagian dari langkah koordinatif Pemkab Konawe untuk memastikan seluruh kegiatan pariwisata di daerah berjalan sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah provinsi.
Sebagai Kabid Pemasaran Disparekraf Konawe, ia menilai pentingnya kolaborasi dalam mempermudah proses investasi di bidang pariwisata.
“Kami datang untuk berkonsultasi mengenai kegiatan dan kendala di lapangan, terutama dalam hal perizinan dan pengembangan usaha pariwisata. Selain itu, kami juga berdiskusi mengenai peningkatan kualitas layanan di dunia usaha agar lebih sesuai dengan standar nasional,” ujar Rapiana.
Sementara itu, Mukmin Doa, selaku Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disparekraf Konawe, menjelaskan bahwa pihaknya juga membahas rencana pengembangan beberapa kawasan wisata potensial di Konawe, seperti Pantai Toronipa dan Pantai Batugong.
Kedua kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya.
“Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri. Kami ingin menatanya agar memiliki fasilitas, atraksi, dan layanan yang lebih baik. Untuk itu, kami butuh sinergi dengan Pemprov agar pengembangannya lebih terarah,” jelas Mukmin.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti rencana pengembangan Ahuawali sebagai destinasi wisata terpadu yang mencakup kegiatan paralayang, camping ground, dan wisata alam edukatif.
Menurut Mukmin, kawasan ini bisa menjadi ikon wisata baru Konawe jika dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan KPH Wilayah 21, Taman Nasional, serta dukungan dari Pemprov Sultra.
Di sisi lain, Amari Amrin, Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata Dispar Sultra, menyambut baik kunjungan Disparekraf Konawe tersebut.
Ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis kerja sama lintas daerah.
“Kunjungan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tujuan besarnya adalah mendorong kemudahan investasi di sektor pariwisata, memperkuat sistem perizinan usaha, serta memastikan penerapan standar pelayanan yang baik di setiap destinasi,” kata Amari.
Ia menegaskan, Dinas Pariwisata Provinsi Sultra terus berupaya menciptakan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha pariwisata.
Selain mendorong kemudahan perizinan, Pemprov juga fokus mendukung pengembangan destinasi wisata yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
“Konawe memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, baik wisata alam, budaya, maupun kreatif. Dengan adanya komunikasi dan kolaborasi seperti ini, arah pembangunan pariwisata di Sultra akan semakin kuat dan saling melengkapi,” tambahnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Disparekraf Konawe dan Dispar Sultra dapat semakin solid dalam menyusun langkah-langkah strategis pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif.
Sinergi ini menjadi kunci bagi terwujudnya destinasi wisata yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Laporan: Rul R.
