BAU-BAU, LINKSULTRA.COM – Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda memperkuat mekanisme pengendalian dan evaluasi proyek pembangunan di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari implementasi APBD Tahun 2025.
Kegiatan berlangsung pada Oktober 2025 dan dipimpin langsung Kepala Biro Pembangunan, Martosiswoyo.
Menurut Martosiswoyo, fungsi pengendalian administrasi tidak hanya mengawasi pekerjaan fisik, tetapi memastikan seluruh alur perencanaan, kontrak, termin pembayaran, dan pelaporan proyek sesuai asas pemerintahan yang baik.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi tertib dari sisi administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas anggaran,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, tim pemprov melakukan pertemuan resmi dengan Bagian Pembangunan Setda Bau-Bau sekaligus mengumpulkan data pembanding antara realisasi fisik dan keuangan pada sejumlah pekerjaan strategis.
Salah satu proyek yang menjadi fokus evaluasi adalah rehabilitasi SMAN 2 Bau-Bau.
Berdasarkan catatan, realisasi fisik proyek telah mencapai 28 persen, sementara laporan keuangan masih dalam proses penyusunan untuk pencairan termin pertama sebesar 25 persen.
Selain sektor pendidikan, tim juga melakukan peninjauan progres penyelesaian patung pahlawan nasional Oputa Yi Koo, yang kini memasuki tahap akhir.
Monumen tersebut diharapkan menjadi penguat identitas sejarah dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Buton.
Martosiswoyo menyebutkan bahwa kegiatan monitoring ini membawa tiga misi utama adalah Menguatkan koordinasi lintas pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi pembangunan, Melakukan verifikasi lapangan terhadap kesesuaian laporan fisik dan keuangan dan Menyusun rekomendasi percepatan penyelesaian proyek berbasis kebutuhan teknis.
Biro Pembangunan menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya melalui penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat pembangunan yang nyata,” ujar Martosiswoyo.
Rekomendasi akhir menyarankan penambahan tenaga dan pengaturan waktu kerja lapangan untuk meminimalkan potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Laporan: Rul R.
