KENDARI, LINKSULTRA.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan tiga fungsi utama legislatif dalam mendukung hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut Jaelani, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPR RI akan dijalankan secara optimal agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat pesisir.
“Dalam fungsi legislasi, kami mendorong agar regulasi tentang perikanan terus diperbaiki, terutama yang berkaitan langsung dengan keberadaan kampung nelayan. Selain itu, melalui fungsi anggaran dan pengawasan, kami bersama KKP sebagai mitra Komisi IV berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Jaelani dalam keterangan persnya, Selasa (16/9/2025).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Calon Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I Tahun 2025, lima kabupaten di Sultra ditetapkan sebagai penerima program tersebut. Kelima daerah itu yakni Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, Kolaka, dan Konawe.
“Alhamdulillah, lima kabupaten di Sultra mendapat program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP. Sebagai wakil rakyat Sultra di Senayan, saya terus berupaya maksimal agar berbagai program pusat bisa turun ke daerah. Semoga ke depan daerah lain di Sultra juga bisa kecipratan manfaat program ini,” jelasnya.
Jaelani menambahkan, keberadaan program strategis ini akan diawasi dengan ketat untuk memastikan pelaksanaan di lapangan tepat sasaran. Ia menegaskan tidak ingin ada penyimpangan yang membuat nelayan tidak merasakan manfaatnya.
“Kami tidak ingin program sebaik ini justru tidak dirasakan manfaatnya oleh nelayan karena pelaksanaannya tidak sesuai rencana. Pengawasan adalah bentuk tanggung jawab kami kepada konstituen di Sultra,” tegasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur penting seperti rumah layak huni, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga pengembangan sentra ekonomi terintegrasi.
Sultra sendiri, lanjut Jaelani, dengan garis pantai yang panjang dan potensi perikanan yang besar, sangat membutuhkan program berbasis kesejahteraan nelayan ini. Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan sangat penting untuk menyukseskan implementasinya.
Ia juga berencana menjalin koordinasi langsung dengan dinas terkait di Sultra guna memantau perkembangan program dan memastikan data lapangan benar-benar akurat.
“Dengan adanya intervensi dari Komisi IV DPR RI, saya berharap program ini bisa menjadi solusi konkret terhadap persoalan klasik nelayan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses fasilitas publik, hingga minimnya sarana penunjang kegiatan melaut,” ungkap Jaelani.
Melalui program ini, legislator asal Sultra tersebut optimistis para nelayan akan mendapatkan harapan baru dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Laporan: Rul R.
